Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang tidak hanya berjalan dalam kondisi normal, tetapi juga mampu bertahan saat menghadapi krisis. Pandemi, bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok obat dapat menguji kekuatan layanan kesehatan. Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa kapasitas rumah sakit, ketersediaan tenaga kesehatan, laboratorium, alat pelindung diri, oksigen medis, obat, data, dan komunikasi publik sangat menentukan keselamatan masyarakat.
Sebagai negara rawan bencana, Indonesia menghadapi risiko gempa bumi, banjir, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, dan tsunami. Setiap bencana dapat menimbulkan luka fisik, trauma psikologis, gangguan sanitasi, peningkatan penyakit menular, serta terputusnya akses ke fasilitas kesehatan. Dalam situasi seperti ini, sistem kesehatan harus mampu bergerak cepat, mengirim tenaga medis, menyediakan obat, menjaga layanan ibu dan anak, serta mencegah wabah di lokasi pengungsian.
Krisis kesehatan juga dapat muncul dari perubahan iklim. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan banjir dapat memengaruhi penyebaran penyakit seperti demam berdarah, diare, infeksi saluran pernapasan, serta masalah gizi akibat terganggunya produksi pangan. Artinya, ketahanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan lingkungan, air bersih, perumahan, dan ketahanan pangan.
Tantangan utama dalam membangun ketahanan kesehatan adalah kesiapan yang tidak merata. Beberapa rumah sakit besar memiliki fasilitas cukup lengkap, tetapi wilayah terpencil mungkin kekurangan tenaga, alat, dan sistem rujukan. Laboratorium kesehatan masyarakat juga perlu diperkuat agar mampu mendeteksi penyakit baru secara cepat. Tanpa deteksi dini, wabah dapat menyebar sebelum pemerintah sempat merespons.
Data menjadi unsur penting dalam situasi krisis. Pemerintah membutuhkan informasi cepat mengenai jumlah kasus, ketersediaan tempat tidur, stok obat, kebutuhan oksigen, dan persebaran tenaga kesehatan. Jika data terlambat atau tidak akurat, keputusan dapat meleset. Oleh karena itu, sistem surveilans penyakit dan pelaporan digital perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas.
Solusi pertama adalah memperkuat sistem peringatan dini. Puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan perlu terhubung dalam mekanisme pelaporan yang cepat. Tenaga kesehatan harus dilatih mengenali tanda awal wabah dan melaporkannya tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.
Kedua, cadangan logistik kesehatan harus dikelola secara profesional. Masker, alat pelindung diri, obat esensial, vaksin, reagen laboratorium, tenda layanan darurat, dan oksigen medis perlu tersedia dalam sistem cadangan yang dapat digerakkan ketika krisis terjadi. Ketergantungan penuh pada pasokan luar daerah atau luar negeri dapat menjadi risiko ketika rantai distribusi terganggu.
Ketiga, tenaga kesehatan membutuhkan perlindungan. Dalam krisis, mereka bekerja dengan tekanan tinggi dan risiko besar. Dukungan berupa alat pelindung, jam kerja manusiawi, bantuan psikologis, asuransi, dan penghargaan profesional sangat penting agar sistem tidak runtuh karena kelelahan tenaga.
Keempat, komunikasi publik harus jelas dan konsisten. Masyarakat perlu informasi yang mudah dipahami mengenai risiko, langkah pencegahan, lokasi layanan, dan tindakan yang harus dilakukan. Informasi yang simpang siur dapat menimbulkan kepanikan, penolakan pengobatan, atau penyebaran hoaks.
Ketahanan sistem kesehatan berarti kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan pulih dari krisis. Dengan memperkuat layanan primer, surveilans, logistik, tenaga kesehatan, dan komunikasi risiko, Indonesia dapat menghadapi ancaman kesehatan dengan lebih siap dan melindungi masyarakat secara lebih efektif.
